Regulasi vicarious liability dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap. SN - 978-623-372-893-5. Wilayah Indonesia dalam hal ini meliputi : wilayah daratan dari Sabang sampai Marauke termasuk laut dan udaranya, kapal yang berbendera Indonesia serta pesawat udara yang di miliki oleh maskapai penerbangan Indonesia. , SH. Supriatna, S. Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam: hudud dan ta’zir. . Asas Legalitas adalah asas yang penting dan wajib diketahui oleh mahasiswa hukum terutama bagi Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontintental dengan ciri khas positivistiknya. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Antara korporasi dengan manusia memiliki karakteristik yang berbeda. b) Asas Konsensualisme, berlaku pada hukum perdata. Zainal Abidin, S. A. Hum. , mh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * asas-asas hukum pidana asas yang dirumuskan dalam kuhp / per-uu-an lain asas yang tidak dirumuskan & menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis, dianut dalam yurisprudensi ruang lingkup berlakunya hukum pidana batas. Kn. H, M. Apabila Muhammad Daul Ali mengemukakakan 3 asas dalam hukum pidana islam atau Jinayat, tetapi menurut berbagai penelusuran yang akurat dan mendalam terhadap syari’at Islam oleh para juris muslim, maka M. Jakarta Hal. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Buku ini merupakan buku ke-26 yang dihasilkan oleh Prof. Asas Opportunitas9 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara pidana tidak sekadar dipraktekkan berdasarkan undang-undang, melainkan juga. Si. Common law ialah hukum Inggris yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan. kepri. Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “ Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Berikut adalah asas-asas hukum pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Kesatuan. Awalan Huruf “H” HIR (Herzien Inlandsch Reglement) – Hukum acara dalam persidangan yang berlaku di pulau Jawa. 2. com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan. Foto: pexels. 21 Wirjono. 5. Dalam hukum pidana untuk dapat di pidana tidaknya seseorang selain harus memenuhi unsur actus reus selain itu juga orang tersebut juga. 6/RW. Definisi dan Makna Asas Legalitas Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Masalah yang Muncul . Hukum agraria di Indonesia dilandasi oleh beberapa asas, yaitu: Asas dikuasai oleh negara, yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Mengutip Modul Pengantar Hukum Acara Pidana oleh Eddy O. Syarat tersebut bersumber pada asas legalitas. Asas ini diatur dalam pasal. Bidang studi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menyelenggarakan diskusi internal yang bertajuk “Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Dalam RUU KUHP” dengan kedua narasumber ahli dalam bidang RUU KUHP, yakni Prof. 6. Asas-Asas Hukum Pidana • Asas Legalitas (pasal 1 ayat (1) KUHP) Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali, yang artnya tdak ada delik, tdak ada pidana tanpa. Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : G1-11. Menurut Sudarto mengemukakakn adanya dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana menurut KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [8] yaitu tahun 2026, dapat ditemukan di dalam Pasal 1 yang berbunyi: (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan. 3. Asas-Asas dalam. No. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi: "Geen feit I strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke. Ya pada intinya asas ini jadi pedoman dasar sih dalam berhukum, simple-nya seperti itu. Dalam menjalankan Hukum acara Pidana tadi, tentunya ada asas-asas yang berlaku, yakni antara lain: 1. CV Mandar Maju: Bandung. 2, Cipedak, Kec. Hukum pidana Umum memuat ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Asas Legalitas Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam hukum pidana, khususnya KUHP. 1. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Professor Simons telah dirumuskan sebagai: “het geheel van varboden en geboden , aan welker 6 4 Ibid. Pasal itu berbunyi: “Ketentuan pidana hukum Indonesia. 1. Cit, hlm 357. , sh . Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya itu. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin dijelaskan soal beberapa asas hukum yang ada dalam hukum pidana, antara lain: Asas legalitas: didasarkan pada adagium nullum delictum. Asas-asas Hukum Acara Pidana. Kebenaran Material sebagai Asas Hukum Acara Pidana Kebenaran sebagai asas dalam Hukum Acara Pidana ini sebagaimana disampaikan oleh Lilik Mulyadi, bahwa pada asasnya pengertian Zµlµu „ ›]ˆv ˆoZ W ^W˚„ıµ„ v Zµlµu yang mengatur, menyelenggarakan, dan 8 Ibid. ” Nah, itulah materi mengenai “Asas-Asas Hukum, Calon Advokat Wajib Tahu”. Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia Dalam hukum pidana istilah ^melawan hukum _ memiliki 4 makna yang berbeda, yaitu sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formalAsis dalam Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar (hal. R. Namun, dalam hukum acara pidana, asas legalitas memiliki makna setiap Penuntut Umum wajib segera mungkin menuntut setiap perkara. 1. • Asas teritorial (pasal 2 KUHP) “Aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setap orang yang melakukan4) Asas material, asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang. DALAM praktik hukum pidana telah tampak inkonsistensi antara das sollen dan das sein yang membawa dampak ketidakpastian, ketidakadilan, dan bahkan tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Bandung: Alumni. 72-73). 4. Dalam hukum pidana nasional, asas-asas yang bersumber dari hukum nasional mungkin sudah banyak diketahui dan dipahami oleh sebagian besar masyarakat 1 Eddy O. 6 Hukum Pidana Inlemasionai penyempurnaan buku ini untuk edisi yang akan datang. Amir Ilyas overtrading door de Staat of eenige andere. Topo selama karir akademiknya. Asas Legalitas Hukum Pidana Islam memiliki karakteristik fleksibilitas dalam penerapan Asas-Asas Legalitasnya karena dukungan klasifikasi tindak pidana yang efisien. Y1 - 2023. H. Jelaskan. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan, sepanjang perkara pidana tersebut belum. PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI Sutrisno Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo trisno. 7 Ibid. Sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan. Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (had atau ta’zir). Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum. , M. Asas legalitas adalah asas tertulis yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas Legalitas Asas legalitas merupakan asas yang penting dalam Hukum Pidana. Seharusnya, untuk asas cepat, sederhana, dan biaya ringan penggabungan perkara korporasi dan pengurus lebih diutamakan. Sumber Hukum Pidana : Pengertian Hukum Pidana, Sumber, Tujuan, Fungsi, Asas. com Fenty Puluhulawa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Lusiana Margareth Tijow Fakultas Hukum Universitas Negeri. 356. dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. H. Berbagi Definisi Hukum Acara Pidana 1 B. Jakarta : AHAEM PETEHAEM. 1 Asas–asas Hukum Adat. hal. Download PDF. Principle of Non-Misuse of Competence 1. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1 Prof. D. 4) Asas material, asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (had atau ta’zir). oleh : DIENNISSA PUTRIYANDA Nim : 1209114065 Fakultas Hukum Universitas Riau. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal. 9. Asas Legalitas Di dalam hukum pidana, asas legalitas merupakan asas yang fundamental. Kehadiran asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat. asas yang dirumuskan dalam kuhp / per-uu-an lain ; asas yang tidak dirumuskan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis, dianut dalam yurisprudensi; 3 ruang lingkup berlakunya. co. 4 Jan Remmelink, Hukum Pidana – Komentar Atas pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. Tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti) Menurut M. Istilah Hukum Pidana Internasional dan. Asas Legalitas. Definisi dan Makna Asas Legalitas Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. 6 Moeljalento, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25 7 Frans Maramis, 2012, Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindoAksara Hukum - Asas hukum merupakan jantungnya suatu peraturan hukum. Suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. Jelaskan. Selain yang dikemukakan di atas, Purnadi Purbacaraka dan Sorjonodilakukan oleh Orang Tua terhadap Anaknya Menurut Hukum Positif Dalam aturan hukum positif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, maka orang tua dapat dipidana atau. Ketiga syarat itu adalah sanksi bidang hukum lain tidak efektif, tingkat kesalahan pelaku atau akibatnya relatif besar, dan. Jakarta: Bina Aksara, 1978, hal. 2. A. Intisari: Asas legalitas mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pembahasan mengenai asas-asas umum yang berlaku dalam hukum pidana di Indonesia. H , M. Selain itu, pengaturan Perma Nomor 13 Tahun 2016 seharusnya ditingkatkan dalam Undang-Undang sebagaimana. Asas Perlakuan yang Sama di muka hukum. Masih mengenai Pasal 2 KUHP, R. Syaefullah Hamid. ,. Asas Wilayah atau Teritorial. Asas Ne Bis Vexari Rule 1. Penemuan Hukum dan Asas Legalitas Dalam Penerapan Hukum Pidana Indonesia 1. 5 sampai saat ini. com, Seputar Hukum – “ Nullum Delictum, Nulla poena sine praevia lege poenali ” merupakan sebuah adagium hukum yang berasal dari bahasa belanda dan memiliki arti, yaitu “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu”. Asas ius curia novit Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam. R. Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formil disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan adanya asas tersebut, maka diharapkan pelaksanaan hukum di Indonesia dapat adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Twitter. Di dalam hukum pidana, prinsip tersebut dikenal dengan “asas legalitas” atau “principle of legality”, merupakan suatu asas yang sangat. n b. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin dijelaskan soal beberapa asas hukum yang ada dalam hukum pidana, antara lain:. Asas oportunitas. 9. hal. an. 7 Moelyatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana dalam Hukum pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969, hlm. dalam menegakan hukum pidana lingkungan, dengan asas ultimum remedium ini dapat membelenggu aparat penegak. Dalam hukum acara pidana dikenal Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib. almarhum (Mantan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Islam Indonesia) ini merupakan satu dari sekian banyak karya beliau mengenai Hukum Pidana. Hukum Pidana Prof. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA PASAL 1 – PASAL 9 KUHP Asas hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam ilmu hukum, tidak ada aturan hukum positif yang dibentuk tanpa berdasarkan pada asas hukum. Dalam video pembelajaran ini akan dibahas pengertian hukum pajak dan asas-a2as yang digunakan. Sebagai disiplin ilmu yang merupakan gabungan dari hukum pidana dan hukum internasional, maka asas dalam HPI juga membawa asas dari disiplin hukum sebelumnya. Depok, 2 Maret 2023, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Penerapan asas legalitas baik dalam hukum pidana nasional maupun dalam hukum pidana internasional tidak kaku, terutama untuk menanggulangi kejahatan terhadap hak asasi manusia. Legalitas sendiri berasal dari bahasa latin yakni legal yang artinya sah menurut undang-undang. com - Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Program Pembiayaan UMKM dari Pemerintah dalam UU Cipta Kerja. 5. ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Danel Aditia Situngkir* Submitted: 5-04-2018, Reviewed: 21-04-2018, Accepted: 30-04-2018 Doi: 10. Asas Legalitas. hukum pidana dalam KUHP dan Criminal Code masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 47Hal tersebut yang dikatakan oleh Hibnu Nugroho bahwa asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dimengerti tanpa asas-asas tersebut. 1990. Barda. Sistem yang terkodifikasi adalah. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1. Di samping itu, buku ajar ini juga dimaksudkan untuk menambah referensi yang membahas tentang hukum pidana pada tataran yang. Dasar hukum dari asas ini adalah Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Hukum Pidana. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan 2. 3398 Abstract: The principle of legality is the oldest principle of criminal law and is almost found throughoutAsas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630 Facebook. Yuk Flashback Ingatan!! Tentang Asas-Asas Hukum Pidana. Dengan adanya asas-asas tersebut, diharapkan dapat tercipta suatu penegakan hukum yang adil, efektif, dan efisien. Asas ini bertujuan agar suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang. Address: Jl. Adapun. Asas Teritorial. 83. Maka dalam hukum acara pidana terdapat asas-asas hukum acara pidana, yang mana dengan adanya asas-asas tersebut maka diharapkan dalam hukum acara . Asas Legalitas. 3 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana (Jakarta:PT Bina Aksara. Selain tak mengatur dalam pasal khusus, KUHAP disusun sebelum terjadinya amandemen UUD 1945. Asas-asas hukum acara pidana yaitu: 1. Hifzhud diin (melindungi agama). Tuntutan hak yang konkret itu sehubungan dengan asasAsas legalitas juga merupakan prinsip yang penting dalam hukum pidana di Indonesia. 1 ASAS STRICT LIABILITY DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP. Asas-asas hukum pidana termuat dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum KUHP . A. Pandangan mengenai asas-asas umum hukum acara pidana yang berkembang pada masa sekarang, banyak diungkapkan dari hasil pendekatan integratif pemikiran barbagai budaya hukum yang berbeda satu sama lain namun karena pengaruh hubungan antar bangsa-bangsa dan kerjasama regional antar negara membawa konsekuensi terjadinya adaptasi hukum dalam setiap pembaharuan hukum disuatu negara. Marhaeni Ria Siombo, S. Jawabannya adalah azas yang tidak tertulis atau tidak dirumuskan dengan tegas dalam KUHP akan tetapi telah dianggap berlaku di dalam praktik hukum pidana. Asas hukum juga berlaku sebagai sumber. dalam ilmu hukum terkait dengan asas legalitas hukum pidana.